Senin, 06 Februari 2017 - 13:19:11 WIB
Menakar Rumah Baru Penyuluh Pertanian
Diposting oleh : Syamsul Riyadi,STP
Kategori: Sekretariat - Dibaca: 442 kali

Terbitnya Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mengubah tatanan organisasi di daerah. Tak terkecuali dengan organisasi penyuluh pertanian.  Pasalnya, hampir pasti Bakorluh di tingkat provinsi dan Bapeluh di tingkat kabupaten/kota bakal dihapus.

Artinya garda terdepan pem­bangunan pertanian ini bakal menempati rumah baru. Belum pastinya rumah baru tersebut membuat rasa galau melanda benak sebagian penyuluh pertanian di daerah.

Rumah baru yang bakal ditem­pati penyuluh sangat tergantung keputusan Pemerintah Daerah. Ada dua kemungkinan, penyuluh akan masuk ke Dinas Pertanian atau ke Badan Ketahanan Pangan. Di banyak daerah,  memang pe­nyuluhan sudah menjadi bagian dari Dinas Pertanian.

Sebenarnya saat pemerintah mengeluarkan UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistim Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehu­tan­an (SP3K), penyuluh pertanian sudah sangat nyaman karena telah mempunyai rumah sendiri. Tapi terbitnya UU tentang Peme­rintah Daerah justru menjadi kontradiktif.

Tunggu Pemda

Menanggapi bakal adanya rumah baru bagi penyuluh per­­tanian, Kepala Badan Penyu­luhan dan Pengembangan SDM     Pertanian (BPPSDMP), Kemen­te­rian Pertanian, Pending Dadih Permana mengakui, pihaknya hing­ga kini masih menunggu nomen­klatur kelembagaan Pemda dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

“Kami dari BPPSDMP ma­sih menunggu, karena ha­rus menyesuaikan dengan kelem­bagaan yang ada, terutama satker dekonsentrasi itu. Kita menunggu tapi tidak boleh lewat dari Januari. Kita harapkan harus tereksekusi, karena instrumen program ada di situ,” kata Pending.

Meski ada UU baru mengenai Pemerintah Daerah, Pending menilai, sesuai dengan Surat Menteri Pertanian 5 Januari 2015, sistem penyuluhan tetap berjalan sesuai UU No. 16 Tahun 2006 dan peraturan turunannya, termasuk Peraturan Menteri Pertanian. “Undang-undang ten­tang kelembagaan perangkat daerah dipersilahkan, tapi sistem penyuluhan tetap menggunakan UU No. 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan petanian, per­ikanan dan kehutanan,” katanya.

Namun Dadih tak menyangkal kondisi yang terjadi saat ini merupakan tantangan besar bagi Kementerian Pertanian dalam pembangunan pertanian. Karena itu pihaknya akan lebih masif mensosialisasi dan membangun pemahaman bersama dengan dinas-dinas daerah yang mengem­ban fungsi penyuluhan.

“Tentunya tantangan ini men­jadi bagian dari tugas kita bersama antara pemerintah pusat melalui BPPSDMP, gubernur, bupati dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru. Ini bagian yang harus terus kita lakukan konsolidasi, tidak boleh lama-lama,” tutur Dadih. Bahkan dia berharap, pada triwulan pertama 2017 harus selesai.

Dadih mengkhawatirkan, ada beberapa dinas pertanian dae­rah yang kepedulian terhadap penyuluh pertanian kurang. Misalnya, ada yang akan meng­hilangkan fungsi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) kecamatan dan menjadikan BPP sebagai salah satu UPTD.

“Adanya indikasi tersebut membuat Mentan melalui surat­nya 21 Desember kepada bupati dan walikota yang ditembuskan ke gubernur dan Kemendagri meminta agar bupati dan wali­ko­ta lebih memperkuat penye­lenggaraan penyuluhan,” katanya.

Dalam surat edaran tersebut, Dadih mengungkapkan, Menteri Pertanian meminta agar Pemda tidak mengalihfungsikan BPP atau BP3K menjadi institusi lain. Hal ini sesuai Permentan No. 131 Tahun 2014 bahwa pos simpul koordinasi pertanian diletakkan di tingkat kecamatan yakni BPP. Selain itu, sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri terkait UPT, sudah tidak ada lagi UPT dinas di kecamatan.

“Beberapa kabupaten yang be­ren­cana mau melakukan pe­r­­u­bahan itu kami kontak bupa­tinya, karena bupatinya be­lum menge­tahui perubahan itu. Rupa­nya ini inisiatif dari kepala dinasnya,” kata Dadih yang pernah menjabat Kepala Dinas Pertanian di NTB.

sumber berita : http://tabloidsinartani.com



0 Komentar :