Kamis, 15 September 2016 - 13:35:56 WIB
Penyuluh Pertanian Garda Terdepan dalam Mengawal Kedaulatan Pangan
Diposting oleh : Syamsul Riyadi,STP
Kategori: Sekretariat - Dibaca: 405 kali

Kementerian Pertanian menjalankan program pelatihan dan fasilitasi secara besar-besaran pada tahun 2016 ini untuk menjadikan Penyuluh Pertanian (PPL) sebagai garda terdepan dalam mengawal kedaulatan pangan.

Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian (Kapusluh) Kementerian Pertanian Fathan A Rasyid mengatakan program pelatihan dan fasilitasi PPL secara besar-besaran tersebut dilakukan melalui  pemantapan sistem penyuluhan pertanian dalam mengawal komoditas stretagis nasional yakni padi, jagung, kedelai, bawang merah, aneka cabe, sapi, tebu, kakao, karet, kopu dan kelapa sawit dengan pendekatan kawasan atau daerah sentra.

“Tujuan kita adalah memperkuat sistem penyuluhan pertanian hingga tingkat kecamatan dan desa agar PPL bisa menjadi garda terdepan dalam mengawal kedaulatan pangan,” tambah Kapusluh kepada Sinar Tani di ruang kerjanya (5/9).

Kegiatan yang dilakukan untuk penguatan sistem penyuluhan pertanian itu, jelas Fathan A Rasyid, pertama, penguatan ketenagaan petani dan PPL.  “Petani adalah pelaksana lapangan kedaulatan pangan. Untuk penguatan kelembagaan tani, kita sudah identifikasi dan inventarisasi data basenya secara online, sehinga ada nama dan alamatnya,” ungkap Fathan A Rasyid.

Penyuluhnya lanjut Kapusluh juga sudah teridentifikasi. “Siapa PPL yang mendampingi kelompok tani tertentu. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) yang ada di setiap kecamatan menjadi pos bagi para PPLberlatih,  membina dan  memberikan  penyuluhan kepada kelompok tani.

Kelembagan Ekonomi Petani yang semula Kelompok Tani (Poktan) atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)  dikembangkan menjadi Koperasi di tiap kecamatan. “Koperasi petani  yang ada diperkuat, sehingga bisa memberikan pelayanan sarana prasana produksi dari hulu ke hilir dalam satu kawasan,” tambah Fathan.

Pelatihan Tematis

Para penyuluh yang ada di BP3K dan mendampingi para petani itu, mulai tahun 2016 diberikan pelatihan tematis selama satu minggu di BP3K terpilih yang ada di kecamatan terdekat. Terdapat 2.000 BP3K dari   5.571 BP3K yang ada di Indonesia, mendapatkan program pelatihan selama satu minggu.

Pelatihan tematik dengan nama on the job training khusus untuk PPL yang aktif di desa itu dilakukan selama satu mingggu.  Materi pelatihan tematis untuk PPL ini digali dari persoalan lapangan petani yang bisa menjadi daya ungkit produksi dan produktivitas pangan petani.  Hasil dari pelatihan ini, PPL mendapatkan materi dan keterampilan penyuluhan sesuai kebutuhan petani dalam mewujudkan kedaulatan pangan.

Selanjutnya PPL alumni pelatihan on the job traning tersebut melakukan penyuluhan dan kunjungan lapangan kepada  kelompok tani. Bila mereka di lapangan menemui masalah, maka mereka akan kembali dilatih di BP3K-nya, hingga masalahnya bisa diselesaikan.

Terdapat 20 ribu kelompok tani di kawasan sentra pangan pada tahun 2016 yang mendapatkan fasilitas untuk diberdayakan oleh para PPL yang sudah terlatih ini. “Pada tahun 2017, program pemberdayaan kedaulatan pangan melalui penguatan sistem penyuluhan pertanian ini in sya Allah akan diperkuat lagi,” tambahnya.

Pusluhtan lanjut Fathan sudah melakukan identifikasi kebutuhan latihan. Secara berjenjang, PPL akan  dilatih Pemandu Lapang (PL) 1 (di Propinsi), PL2 (di Kab/Kota) dan PL3 (di Kecamatan).  “PPL di desa, mereka menyusun materi penyuluhan berdasarkan materi untuk disesuaikan dengan identifikasi impact point (faktor pembatas) di lapangan,” paparnya.  Satu kelas pelatihan tematis bisa untuk  20-30 orang.

“Inilah  sitem penguatan penyuluhan pertanian agar menjadi garda tercepan dalam mencapai kedaulatan pangan,” tambahnya.

Tentang jumlah pelatihan tematis yang belum bisa mencakup seluruh BP3K di Indonesia, Fathan berharap Pemerintah Daerah   bisa memfasilitasi dari APBD 1 dan atau  APBD 2. “Karena penyuluhan adalah urusan bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah,”  jelasnya.

Kelembagaan dan sistem penyuluhan tersebut juga   diperkuat agar menjadi  pusat data, pusat pelayanan satu atap. “Sarana dan prasarana diperkuat dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan untuk pembiayaan dari dekon (pelatihan) dan DAK,” kat Fathan A Rasyid.

Teknologi Informasi dan Komunikasi

Langkah kedua untuk pemantapan sistem penyuluhan pertanian adalah dalam penyelenggaraan penyuluhan akan diperkuat dengan teknologi informasi dan komunikasi. “Materi penyuluhan misalnya sudah bisa diakses melalui cyber extension (penyuluhan online),” kata Fathan A Rasyid.

Pusat Penyuluhan Pertanian juga membangun aplikasi online sistem pelaporan dan kinerja penyuluhan atau Simluh. Sistem aplikasi ini dibuat untuk evaluasi kinerka PPL secara on-line. “Untuk meyakinkan bahwa sistem ini berjalan dilakukan supervisi terpadu, berjenjang, teratur dan terjadwal,” katanya.

Dari data Simluh jelas Fathan saat ini PPL PNS jumlahnya yang aktif sebanyak 25.358 orang,  THL TBPP sebanyak 19.093 oarag, PPL Swadaya 23.118 orang. “Jumlah PPL swasta baru diinventareisasi,” jelasnya.Untuk memperkuat PPL swasta, Kementan akan selesaikan  pembuatan regulasi, sertifikasi  dan sistem informasi yang baik.

Kepada para PPL ditugaskan untuk membuat program rencana kerja penyuluhan di tingkat desa yang sudah mengacu pada materi yang sudah mendukung materi peningkatakan produksi pangan strategis yang diwujudkan dalam RDK&RDKK poktan. Misalnya, PPL sudah punya rencana kerja tahunan,  apa yang dicapai, kapan, bagaimana mencapainya, jadi laporan berapa PPL.  Seperti, berapa luas sasaran tanam, panen, bagaimana tingkat produktivitas dan produksinya. “Pelaksanaannya dilaporkan melalui onlie. Semuanya bisa termonitor dan terukur.” Som

Editor : Ahmad Soim

Sumber berita : http://tabloidsinartani.com/content/read/penyuluh-pertanian-garda-terdepan-dalam-mengawal-kedaulatan-pangan/



0 Komentar :