Kamis, 01 September 2016 - 11:19:18 WIB
Temu Evaluasi Penyuluhan Pertanian Tingkat Provinsi NTB
Diposting oleh : Syamsul Riyadi,STP
Kategori: Sekretariat - Dibaca: 924 kali

Dalam rangka peningkatan peran penyuluhan dalam mendukung pembanguann pertanian pada tahun 2016. Melalui Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) Pertanian Perikanan dan Kehutanan Prov. NTB melakukan pertemuan evaluasi penyuluhan tingkat provinsi bersama seluruh Bapeluh Kabupaten/Kota se Prov. NTB. Pertemuan yang dilakukan selama 2 hari mulai 1 s/d 2 September 2016 di Hotel Pratama merupakan bentuk dalam mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pada masing-masig kabupaten/kota se Prov. NTB seperti mengetahui progres realisasi fisik keuangan, mengindentifikasi permasalahan serta merencanakan tindak lanjut dalam memantapan sistem penyuluhan.

Menurut penjelasan “Ir. Hj. Ulayati Ali, M.Si” Kepala Bidang Pertanian Bakorluh Prov. NTB menjelaskan bahwa temu evaluasi ini menjadi ajang bentuk silaturahmi dalam mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan penyuluhan di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan khsusnya dana yang bersumber dari APBN Tahun 2016. Karena temu evaluasi dihadiri sekitar 30 peserta yang terdiri dari Kepala BP4K/Lembaga Penyuluhan, Koordinator Penyuluh Pertanian dan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) masing-masing kabupaten/kota se NTB.

Kegiatan peningkatan penyuluhan pertanian tahun 2016 selain dilaksanakan pada Sekretariat Bakorluh Prov. NTB juga dialokasikan pada 10 kabuaten/kota dan sekitar 83 kecamatan se NTB tegasnya.

Sedangkan plt Kepala Bakorluh Prov. NTB “Muhamad Riadi, SP.,M.Ev.Dev” saat membuka acara temu evaluasi menyampaikan bahwa pembangunan pertanian di NTB mampu mewujudkan pembangunan nasional, dalam menciptakan pertanian Indonesia yang bermartabat, mandiri, maju, adil dan makmur. Dimana pertanian yang bermartabat petani Indonesia pada umumnya dan petani di NTB khususnya memiliki kepribadian luhur, harga diri, kebanggaan, serta merasa terhormat dan dihormati sebagai petani.

Sehingga dapat dilakukan dengan cara pembangunan ekonomi berdasarkan paradigma pertanian untuk pembangunan (pada tataran nasional) dan pembangunan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan berdasarkan paradigma biokultura (pada tataran sektoral) ungkapnya.

Salah satu dukungan pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan penyuluhan tahun 2016 di provinsi NTB melalui dana dekonsentrasi yang bersumber dari APBN yang dialokasikan di 10 kabupaten/kota (514 kabupaten/kota se Indonesia) serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian dalam rangka membantu kabupaten/kota untuk pembangunan, rehabilitasi/renovasi, penyediaan sarana balai penyuluhan  kecamatan dan sebagainya. Bukan hanya program peningkatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian di atas dilaksanakan Sekretariat Bakorluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Prov. NTB yang terdiri atas kegiatan pemantapan sistem penyuluhan pertanian juga dilakukan kegiatan pendidikan pada SMK-PP Mataram/Bima dan Balai Diklat Pertanian Narmada didukung.

Dalam temu evaluasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian akan dilakukan pemaparan tentang evaluasi pelaksanaan pemantapan sistem penyuluhan pertanian nasional, evaluasi program penyuluhan pertanian provinsi NTB dan laporan pelaksanaan APBN pemantapan sistem penyuluhan pada masing-masing kabupaten/kota se NTB serta upaya langkah-langkah percepatan pelaksanaan baik ditingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan.  



0 Komentar :