Kamis, 04 Agustus 2016 - 13:30:03 WIB
Verifikasi Penyaluran Pupuk Dilakukan Berjenjang Dalam Perubahan Cuaca La Nina
Diposting oleh : Syamsul Riyadi,STP
Kategori: Sekretariat - Dibaca: 644 kali

Memasuki Musim Tanam Kedua (MT II) pada 2016, pemerintah terus melakukan berbagai upaya agar kebutuhan pupuk untuk petani aman. Jika distribusi pupuk terganggu, maka akan berdampak terhadap pertanaman padi. Untuk mengamankan penyaluran pupuk bersubsidi, pemerintah melakukan verifikasi secara berjenjang.

Fasilitasi penyediaan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian sudah sejak tahun 2003. Program tersebut diharapkan dapat mendukung kebijakan pemerintah dalam peningkatan ketahanan pangan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian TA 2016, telah dialokasikan volume sebesar 9.550.000 ton. Terdiri dari pupuk urea sebanyak 4.100.000 ton, SP-36 850.000 ton, ZA 1.050.000 ton, NPK 2.550.000 ton dan pupuk organik sebanyak 1.000.000 ton.

Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Sumarjo Gatot Irianto mengatakan, pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2016 dilaksanakan PT. Pupuk Indonesia (Persero), sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Sedangkan pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh pengecer kepada kelompok tani/petani didasarkan Permendag Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 dan Permentan Nomor 60/Permentan/SR.130/12/2015.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terhadap pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi, menunjukkan mekanisme pembayaran subsidi pupuk melalui verifikasi data penyaluran pupuk dari distributor ke pengecer dinilai kurang valid dan belum membuktikan bahwa pupuk sudah tersalur ke kelompoktani/petani. Selain itu ditemukan pengecer yang menyalurkan pupuk bersubsidi kepada kelompok tani/petani belum sesuai dengan ketentuan.

Kasus lain masih ditemukan RDKK yang disusun oleh Kelompok tani belum sesuai dengan ketentuan Permentan Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok tani dan Gabungan Kelompoktani. Sesuai ketentuan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.02/2013 tentang Tatacara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk, subsidi pupuk yang dibayarkan kepada pelaksana adalah berdasarkan volume pupuk bersubsidi yang telah disalurkan kepada kelompok tani/petani.

Antisipasi La Nina

Musim hujan yang masih mengguyur di sentra pangan saat musim kemarau membuat petani tetap turun ke sawah. Untuk mengantisipasi melonjaknya permintaan pupuk, PT. Pupuk Indonesia menyiapkan stok lebih tinggi dalam mengantisipasi La Nina.

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Aas Asikin mengatakan, untuk memperlancar distribusi, pihaknya telah didukung armada kapal laut dan truk yang cukup dan siap untuk melayani pendistribusian ke seluruh Indonesia. Bahkan Holding Pupuk Indonesia memiliki 561 gudang yang mampu menampung kebutuhan pupuk di daerah-daerah.

Sedangkan untuk pemasarannya, saat ini Pupuk Indonesia memiliki 40.304 kios resmi di seluruh Indonesia. Kios ini diharuskan untuk menyediakan semua pupuk bersubsidi seperti Urea, NPK, SP-36, ZA, dan organik.

Terkait perluasan lahan sawah di beberapa provinsi di Indonesia dalam program Kementerian Pertanian, Aas menyatakan Pupuk Indonesia siap mendukung program pemerintah tersebut. Menurutnya, pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung program tersebut.

Misalnya, pengamanan stok pupuk di gudang lini III di seluruh Indonesia, strategi distribusi untuk menjangkau daerah-daerah terpencil, hingga fasilitas layanan call center bagi pelanggan yang disediakan Pupuk Indonesia dan anggota holding pupuk, sehingga pendistribusian pupuk dapat dipantau hingga langsung ke petani.

"Untuk kelancaran proses pendistribusian, kami akan terus berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait khususnya untuk melakukan perhitungan kebutuhan pupuk sehingga pendistribusian pupuk bersubsidi ini bisa memenuhi kaidah enam tepat yaitu tepat waktu, jenis, lokasi, jumlah, mutu dan harga," kata Aas.

Sedangkan untuk menjamin ketersediaan pupuk, selain langkah-langkah strategi distribusi tersebut, Aas mengaku, pihaknya melakukan berbagai upaya untuk memperlancar proses produksi seperti meningkatkan kehandalan dan efisiensi pabrik serta melakukan revitalisasi atas beberapa pabrik yang sudah tidak efisien dan ekonomis.  Tia/Yul/Ditjen PSP

sumber berita : http://tabloidsinartani.com/read-detail/read/verifikasi-penyaluran-pupuk-dilakukan-berjenjang/



0 Komentar :